Medialiputanindonesia.com (BEKASI) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi didampingi aparat Kepolisian dan TNI menutup secara paksa tempat karaoke di Ruko Thamrin – Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan, Penutupan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2016 tentang kepariwisataan.

“Dari 19 tempat Karaoke yang ada di Ruko Thamrin, hari ini kita segel tujuh tempat. Sisanya besok dan lusa, Jadi penutupan di lokasi ini kita lakukan bertahap selama 3 hari,” kata Hudaya.

Adapun ketujuh tempat yang ditutup secara paksa kemarin (09/10) diantaranya adalah Mulia, V2, Jenesis Hotel, Soyanggang, Holliwood, Buterfly dan Monalisa dan hari ini hampir rampung.

“Ketujuh tempat ini kita pilih secara objektif, tidak ada dasar like or dislike. Penutupan kita urutkan dari paling depan sampai belakang,” ucapnya.

Hudaya memastikan tempat karaoke atau usaha kepariwisataan lainnya yang melanggar Perda No 3 Tahun 2016 tentang kepariwisataan di daerah lainnya di Kabupaten Bekasi akan ditutup termasuk yang menjadi fasilitas hotel.

“Semua tempat karaoke kita segel karena di Perda kita tidak mengecualikaan apakah itu karaoke hotel, karaoke keluarga dan lainnya. Yang jelas penyegalan kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ucapnya.

Hudaya berharap para pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Bekasi bisa mentaati Perda No 3 Tahun 2016. “Kami berharap mereka pengusaha bisa patuh dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau masih melanggar dan sampai membuka segel, jelas masuknya ranah pidana,” tandasnya.

Lain hal dengan para pengusaha hiburan malam yang di wakili salah satu pengelola dan juga ketua dari paguyuban tempat hiburan malam Muklis Hartoyo yang tidak setuju dengan di adakan ya penyegelan oleh pemerintah daerah Kab. Bekasi.

“Kami tidak setuju dengan penyegelan di tempat kami (red-Ruko Union Thamrin), kegiatan ini harusnya diberlakukan di warung remang-remang yang berada di Kab. Bekasi, alasannya di tempat kami banyak pengunjung WNA, apalagi di lokasi kami berada di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Baca JugaSat Pol PP Kab.Bekasi Bergerak Serbu Dan Segel 7 Karaoke Di Lippo Cikarang

Muklis juga berharap pemerintah daerah mengkaji ulang terkait Perda yang sudah di tegakkan.

“Saya berharap pemerintah daerah mengkaji ulang, supaya tempat usaha yang ada di sini tetap berjalan. Kami juga tidak menginginkan adanya prostitusi dan narkoba, Kami tetap mengikuti peraturan yang ada di Kab. Bekasi ini, baik itu di Jakarta dan lainnya agar tempat hiburan tetap ada,” ucap Muklis, Selasa (09/10) Siang.

Muklis juga menerangkan dampak dari penyegelan sangat besar, dikarenakan ada sekitar 3.000 karyawan THM yang bekerja untuk menafkahi keluarga.

“Dampaknya sangat besar, ada sekitar 3.000 karyawan yang akan kehilangan pekerjaan, selain itu dengan penyegelan ini sama saja mematikan industri pariwisata yang sedang digalakan pemerintah, dan juga para WNA akan berpindah ketempat lain bukan di Kab.Bekasi. Jelas jelas dampaknya sangat banyak, baik untuk pemerintah setempat atau pun masyarakat pada umumnya,” jelas Muklis.

Masih menurut Muklis, jelas Perda penyelengaraan kepariwisataan nomer 3 tahun 2016 yang diterbitkan pemerintah daerah Kab.Bekasi salah kaprah pada pasal 47 yang salah satu isinya melarang adanya live musik.

“Jelas ini salah Kaprah, kita ambil contoh live musik saja di larang, masa organ tunggal, dangdut, kosidahan itukan juga live musik kok di larang, bagaimana kreasi anak anak muda kita mengembangkan kreasinya kalau perdanya sendiri saja melarang, ini kan jelas salah Kaprah, yang bikin Perda mabuk apa gimana? ngga ngerti kita,” tegas Muklis.

Muklis juga masih mengharapkan untuk kedepannya dengan di berlakukannya Perda nomer 3 pasal 47 tahun 2016, agar pemerintah daerah memikirkan kembali dan merevisi ulang Perda yang sudah ditegakkan ini.

“Perbaiki dan segera revisi Perda, mari kita bangun Kab. Bekasi ini dengan baik, bukan untuk kita para pengusaha tempat hiburan malam, akan tetapi untuk semua masyarakat Kab. Bekasi yang jelas jelas mempunyai icon kawasan industri terbesar, tapi kenapa tempat hiburan malam seperti karaoke saja tidak boleh,” katanya.

Terkait upaya yang akan ditempuh, Muklis menegaskan, “Kita juga akan upayakan alternatif hukum, karena memang itu salah satunya,” Kata dia.

Sebagaimana diketahui, penertiban tempat Karaoke ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal 47 ayat 1 Perda tersebut menyatakan bahwa tempat karaoke, diskotik, live music, bar, klab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi. (A.Riri/Red).

Saksikan Video Berikut :