You are here:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Pilkada Jabar dan Sulteng Rawan Politik Uang

Pilkada Jabar dan Sulteng Rawan Politik Uang 

JAKARTA, LINDO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan praktik politik uang, berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2015 oleh Bawaslu."Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang," kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron dalam Launching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa (1/9).Daniel mengatakan kedekatan figur calon kepala daerah dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah.Bawaslu menyatakan Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasang selama ini dan dari data Badan Pusat Statistik, data…

Selengkapnya

MPR Minta Pilkada Watch Selidiki Pilkada Surabaya

MPR Minta Pilkada Watch Selidiki Pilkada Surabaya 

JAKARTA, LINDO - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Pilkada Watch untuk menjadikan kasus Pilkada Surabaya sebagai kasus pertama yang menjadi perhatian , di mana KPU tidak mengesahkan pasangan yang diusung PAN dan Demokrat. Permintaan ini disampaikan Zulkifli ketika menerima delegasi Pilkada Watch di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8). Ia mengajak Pilkada Watch untuk bersama-sama mendatangi KPU Surabaya untuk mengklarifikasi. "Saya mau datang ke KPU Surabaya. Ayo kita sama-sama ke sana," katanya melalui siaran pers MPR.Seperti diketahui bahwa KPU Surabaya memutuskan pasangan calon Rasiyo- Dhimam Abror (koalisi Demokrat - PAN) tidak memenuhi syarat untuk Pilkada Surabaya 2015. Menurut Zulkifli, surat rekomendasi yang diberikan DPP PAN adalah asli.…

Selengkapnya

Surya Paloh: Pemerintah tak Perlu Terbitkan Perppu Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyarankan pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) seiring beberapa daerah tidak bisa ikut pilkada serentak akhir 2015. "Beberapa daerah tak bisa ikut Pilkada 2015, bukan sesuatu yang dramatik. Kalau ada lebih dari separuh dari 269 terancam, itu perlu dipertimbangkan," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8). Namun demikian, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Bagaimana pun, tergantung pemerintah. Mau mengeluarkan perppu atau tidak," ucapnya. Surya Paloh menyoroti adanya kelemahan dalam Undang Undang (UU) Pilkada yang tidak mengantisipasi pasangan calon tunggal. Namun, ia menilai, semua pihak harus ikuti aturan dalam UU itu. "Ini pembelajaran, khususnya…

Selengkapnya

Rismaharini: Pemenuhan Berkas Pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Janggal

Rismaharini: Pemenuhan Berkas Pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Janggal 

SURABAYA, LINDO - Calon Wali Kota Surabaya petahana yang diusung PDIP, Tri Rismaharini mengaku ada yang janggal dengan proses pelengkapan berkas administrasi pasangan cawali dan cawawali yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat guna mengikuti Pilkada seretak 2015."Ini ada yang aneh, seminggu lalu saya masih diminta perbaikan dokumen. Padahal, saya sudah sekian lama mendaftar, kemarin suruh memperbaiki lagi," kata Tri Rismaharini kepada wartawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (31/8).Hal ini diungkapkan Risma setelah KPU Surabaya pada Minggu (30/7) menyatakan pasangan lain yang diusung PAN dan Demokrat Rasiyo-Abror tidak memenuhi persyaratan (TMS), sehingga Pilkada Surabaya dibuka lagi pendaftaran untuk ketiga kalinya.Menurut dia, meski sejak awal pendaftaran telah melengkapi data…

Selengkapnya

Polres Jember Manfaatkan JFC Sosialisasikan Pengamanan Pilkada

Polres Jember Manfaatkan JFC Sosialisasikan Pengamanan Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Polres Jember Jawa Timur memanfaatkan ajang Jember Festival Carnaval (JFC) sebagai sarana sosialisasi pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. "Bagaimana masyarakat mendukung pengamanan jika kita (kepolisian) tidak mengenal baik," kata Kapolres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi M Sabilul Alif melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8) tengah malam. Alif mengatakan dirinya bersama jajaran Polres Jember terlibat langsung dalam pagelaran karnaval Jember tersebut. Alif berperan menjadi Patih Gajamada bersama 40 anggota Polres Jember yang memerankan sebagai pasukan Kerajaan Majapahit pada karnaval tersebut. Alif menuturkan keterlibatan langsung pada acara karnaval itu menjadi langkah efektif menyampaikan pesan ajakan menjaga keamanan Pilkada serentak. JFC…

Selengkapnya

SBY Sampaikan Lima Pesan Bagi Calon Kepala Daerah

SBY Sampaikan Lima Pesan Bagi Calon Kepala Daerah 

BOGOR, LINDO - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima pesan bagi kader partainya yang akan maju sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada serentak 2015. "Lima pesan ini diharapkan menjadi pedoman dan dilaksanakan. Pertama, dalam kampanye, calon kepala daerah harus menjelaskan kepada rakyat bagaimana memajukan daerah," kata SBY dalam pembekalan pendidikan kader menghadapi pilkada 2015 di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8). SBY mengatakan kader Demokrat yang menjadi calon Kada harus menjelaskan bagaimana dirinya memajukan daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu menurut dia, juga harus dijelaskan sasaran apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapai sasaran itu. "Jelaskan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kurangi kemiskinan, kurangi…

Selengkapnya

KPUD Kabupaten Sukabumi Undi Nomor Urut Calon

KPUD Kabupaten Sukabumi Undi Nomor Urut Calon 

SUKABUMI, LINDO - Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Sukabumi mengundi nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi 9 Desember 2015. "Dalam pengundian nomor urut calon kepala daerah ini, kami sengaja menggunakan media payung sehingga setiap calon mengambil payung yang sudah terdapat nomor urutnya. Dan kami rasa ini adil, walaupun sebelum dimulai acara ini ada beberapa tim sukses calon yang mempertanyakannya," kata Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi saat acara pengundian di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Selasa (25/8). Dari hasil pengundian nomor urut tersebut, pasangan Totong Suparman (Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi)-Murtadho Tafrihan (pengusaha media lokal Sukabumi) yang diusung PKS dan…

Selengkapnya

Dua Calon Gubernur Sulteng Janji Jauhi

Dua Calon Gubernur Sulteng Janji Jauhi "Politik Uang" 

PALU, LINDO - Dua pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah --Rusdy Mastura/Ihwan Datu Adam dan Longki. Djanggola/Sudarto-- menyepakati enam poin pakta integritas yang antara lain janji untuk tidak mempraktikkan politik uang.Difasilitasi Badan Pengawas Pemilu provinsi ini di Palu, Rabu (26/8), ebelum pakta integritas ditandatangani oleh dua pasangan calon gubernur tersebut dan saksi, namun sebelumnya diawali dengan pembacaan pakta integritas ini secara bergantian.Enam poin pakta integritas ini adalah tidak melakukan politik uang, menggunakan fasilitas negara dan pemerintah, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan yang dapat mencederai kualitas pemilihan gubernur.Kedua pasangan juga berjanji untuk tidak akan memanipulasi suara serta siap menerima hasil pemilihan gubernur secara arif dan bijaksana.Selanjutnya…

Selengkapnya

Presiden Nyatakan APBD Tanggung Biaya Pilkada Serentak

Presiden Nyatakan APBD Tanggung Biaya Pilkada Serentak 

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo mengatakan dana Pilkada serentak yang mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)."Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata presiden saat memimpin Rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin.Jokowi mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada,pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN."Dengan demikian pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD," kata Jokowi.Presiden mengungkapkan, kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari APBN. Dia meminta Menkopolhukkam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya berkoordinasi soal penganggaran untuk keamanan ini."Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk…

Selengkapnya

KPU Buka Lagi Pendaftaran Pilkada di Tiga Daerah ini

KPU Buka Lagi Pendaftaran Pilkada di Tiga Daerah ini 

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin (24/8), memutuskan membuka kembali pendaftaran di tiga daerah yang memiliki pasangan calon kurang dari dua setelah dua kali penetapan, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, dan Kabupaten Minahasa Selatan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pasangan calon yang tidak lolos adalah pasangan Partai Golkar Idham Khalid-Abdul Kadir dan perseorangan Wahyu-Andi Katanto. Pasangan calon yang lolos adalah perseorangan Rita Widyasari-Edi Damansyah Di Kota Denpasar, pasangan calon yang lolos adalah Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Gusti Ngurah Jayanegara dari PDI Perjuangan, sedangkan yang tidak lolos I Ketut Suwandi-I Made Arjaya dari Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai…

Selengkapnya

Presiden Pertimbangkan Kegentingan Perppu Pilkada

Presiden Pertimbangkan Kegentingan Perppu Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan tingkat kegentingan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada serentak. "Konsep Perppu sudah disiapkan, namun Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan kegentingannya. Jadi, saat ini masih memantau sampai verifikasi pasangan calon terakhir," ujar Yasonna setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa (18/8). Yasonna menambahkan, masih ada sekitar 80-an daerah yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal karena hanya memiliki dua pasangan calon untuk bertarung di pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang memiliki kurang dari dua pasangan…

Selengkapnya

Sekjen PAN Serahkan Rekomendasi Rasiyo-Abror ke KPU

Sekjen PAN Serahkan Rekomendasi Rasiyo-Abror ke KPU 

SURABAYA, LINDO - Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno direncanakan akan menyerahkan langsung rekomendasi asli untuk pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Abror ke Komisi Pemilihan umum (KPU) Surabaya pada Rabu (19/8). "Rekomendasi besok (19/8) akan diserahkan Sekjen PAN ke KPU Surabaya sekitar pukul 13.00 WIB. Saya ikut mendampinginya besok," kata Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PAN Jatim Firda Badrie, di Surabaya, Selasa (18/8). Saat ditanya alasan kenapa Sekjen PAN yang harus turun langsung menyerahkan rekomendasi ke KPU Surabaya, Firda mengatakan hal itu untuk pengamanan saja. Hal ini dikarenakan adanya kabar bahwa ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan Pilkada Surabaya 2015. "Sebenarnya saya yang…

Selengkapnya

Belum ada Opsi Perppu Untuk Empat Daerah Pilkada

Belum ada Opsi Perppu Untuk Empat Daerah Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum menyediakan opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) setelah masih ada empat daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah."Memang saya dengar dari empat daerah yang hanya satu pasangan calon itu sedang mengajukan ke MK (Mahakamah Konstitusi), ya kita tunggu saja," kata Tjahjo usai menghadiri Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat kemarin.Hingga saat ini, aku Tjahjo, pemerintah mengikuti peraturan dan tahapan yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Pada prinsipnya, pemerintah menunggu tahapan-tahapan yang dibuat oleh KPU. Soal akhirnya empat daerah itu harus mundur ya kita lihat nantinya gimana. Kami ikut tahapan KPU saja," kata dia.KPU akan menunda Pilkada…

Selengkapnya

Anang, Desy dan Eko Patrio Jurkam Pada Pilkada Batam

Anang, Desy dan Eko Patrio Jurkam Pada Pilkada Batam 

BATAM, LINDO - Para artis yang menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan menjadi juru kampanye pasangan calon wali kota-wakil wali kota Batam, Ria Saptarika-Sulistiana, pada Pilkada 2015. "Anang (Hermansyah), Desy Ratnasari dan Eko Patrio dari PAN akan jadi jurkam," kata Ria Saptarika usai upacara HUT RI di Batam Kepulauan Riau, Senin (17/8).Ia mengatakan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur yang memastikan seniman yang juga legislator itu akan ikut mengajak warga Batam memilih Ria-Sulis dalam Pilkada.PDIP yang juga mendukung calon ini bahkan memasukkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri sebagai jurkam.Ria yang diusung PAN dan PDIP meyakinkan Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono sudah menyatakan…

Selengkapnya

PKB Dukung Rasiyo-Abror pada Pilkada Surabaya

PKB Dukung Rasiyo-Abror pada Pilkada Surabaya 

SURABAYA, LINDO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendukung pasangan Rasiyo-Dhimam Abror pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 9 Desember 2015."Secara prinsip PKB mendukung pasangan Rasiyo-Dhimam Abror di Pilkada Kota Surabaya 2015," ujar Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/8).Terkait dukungan secara resmi dan administratif, kakak kandung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ini menegaskan segera diurus, sekaligus instruksi ke DPC PKB Surabaya."Dukungan resmi ada mekanismenya dan akan turun. Yang pasti, secara prinsip kami mendukung pasangan Rasiyo-Abror," ucapya.Ketua DPRD Jatim ini menilai pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PAN itu menuai banyak pujian dan penilaian positif masyarakat.Sebagai partai yang promasyarakat, lanjut dia, PKB…

Selengkapnya

1 2 3 4 5

Inpres 6/2013 Memperkuat Moratorium Hutan

PDFCetakSurel

JAKARTA, LINDO - Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 sifatnya lebih untuk memperkuat dan koreksi.

"Moratorium `jilid dua` ini sifatnya lebih penguatan dan koreksi, misalnya penyelesaian tumpang tindih perizinan," kata Arief Yuwono pada Sarasehan "Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia" yang diselenggarakan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan seharusnya berakhir pada 20 Mei 2013.

Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup tersebut mengatakan, dengan ditandatanganinya inpres perpanjangan moratorium hutan tanpa jeda waktu, maka menutup kemungkinan dikeluarkannya izin-izin baru.

"Saya melihat moratorium `jilid dua` ini menjadi indikasi pemerintah sudah memberanikan diri untuk mengambil langkah dalam pengelolaan hutan yang lebih baik," tambah dia.

Ia menjelaskan, dalam perpanjangan moratorium sebagai upaya koreksi dan penguatan juga membangun tata kelola yang mengedepankan transparansi dan inovasi.

Ke depan dengan perpanjangan moratorium yang perlu diperbaiki adalah membangun sistem untuk mencegah konflik lahan serta meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Dalam moratorium juga membawa kemajuan dalam penyusunan peta indikatif untuk menuju satu peta (one map) guna mengatasi tumpang tindih perizinan dan tidak adanya kepastian hukum. (ANT/NUR)

Berita Terkait Lainnya

LIPUTAN JAMAAH HAJI & LEBARAN 2015

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner

Tiga Bus Pengangkut Jemaah Mogok di Bir Ali

JAKARTA, LINDO - Sebanyak tiga bus yang mengantar jemaah calon haji Indonesia yang akan berangkat dari Madinah ke Makkah, mengalami mogok, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Makkah. Informasi yang…

6.000 Calon Haji Indonesia Berangkat ke Madinah Hari ini

MAKKAH, LINDO - Sekitar 6.000 calon haji Indonesia dari 16 kelompok terbang (kloter) dijadwalkan berangkat dari Tanah Air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, Saudi Arabia, Selasa…

Daftar Calon Haji Yang Meninggal di Tanah Suci

MAKKAH, LINDO - Hingga sepuluh hari sejak kedatangan jamaah di Tanah Suci, sebanyak 16 jamaah calon haji Indonesia meninggal dunia di Madinah dan Makkah karena sakit dan keletihan. Berdasarkan data…

Seorang Wanita Pedagang Nasi Kuning Pergi Haji

LINDO - Jika ada sinetron tukang bubur pergi haji, dalam dunia nyata ada pedagang nasi kuning pergi haji. Dialah Halimah, perempuan berusia sekitar 60 tahun yang berangkat dari embarkasi Makasar…