You are here:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
PKB Akan Tolak Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden

PKB Akan Tolak Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden 

JAKARTA, LINDO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perppu) terkait adanya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. "Tadi sore DPP PKB sudah menggelar rapat dan hasilnya adalah menolak Perppu Pilkada," kata Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain di Jakarta, Selasa (4/8). Alasan penolakan PKB terhadap Perppu yang akan dikeluarkan oleh Presiden karena Perppu itu dinilai tidak fair. "Perppu itu tak adil dan tak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Tak mungkin rakyat disuruh memilih bumbungan kosong," katanya. Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, anggota DPR RI dari PKB juga akan berjibaku untuk menolak di DPR RI. "Kita siap fight…

Selengkapnya

Jimly: Perppu Pilkada Opsi Dengan Risiko Terendah

Jimly: Perppu Pilkada Opsi Dengan Risiko Terendah 

JAKARTA, LINDO - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan opsi penyelesaian masalah pilkada serentak dengan risiko paling rendah. "Risiko paling rendah Perppu walaupun saya termasuk kritis, paling nggak suka dengan Perppu," kata Jimly usai rapat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (4/8) petang. Menurut dia, penerbitan Perppu akan memberikan solusi kepada tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal sehingga harus menunda pelaksanaan pilkada pada 2017. "Kalau ditunda akan membuat masalah dan kemudian hak rakyat diberangus, dan lagi pula 2,5 tahun untuk plt, nanti tidak bisa diambil keputusan sebagai kepala daerah, nanti yang dirugikan seluruh rakyat, ini termasuk kegentingan yang memaksa," kata…

Selengkapnya

KPU: Wacana Referendum Pilkada Belum Diakomodir

KPU: Wacana Referendum Pilkada Belum Diakomodir 

MAKASSAR, LINDO - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya belum akan mengakomodir wacana pemberlakukan Referedum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyusul hanya satu calon yang terdaftar di KPU setempat. "Sepanjang belum ada peraturan baru yang dikeluarkan maka tentu wacana referendum Pilkada tidak diakomodir. Kecuali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu, " katanya di Makassar, Selasa (4/8). Menurutnya penyelenggara tetap menggunakan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada termasuk didalamya terkait anggaran yang dibebankan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada. "Ini kan masih menjadi opsi, kalupun nanti dikeluarkan Perppu isinya memerintahkan Referendum dengan dasar desakan masyarakat tentu akan diikuti. Tapi sepanjang tidak ada produk hukum yang…

Selengkapnya

Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu Pilkada

Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu Pilkada 

SAMARINDA, LINDO - Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait munculnya calon tunggal di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Menurut Nusyirwan yang ditemui wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (4/8), penerbitan Perppu bisa menjadi salah satu solusi menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, sehingga proses pilkada serentak bisa berjalan dengan baik, sehat dan berkeadilan. "Peraturan KPU tersebut faktanya belum bisa memenuhi semua kepentingan, karena masih terdapat celah untuk membuat demokrasi stagnan. Tentunya ini sebagai akibat berbagai kepentingan politis," katanya. Nusyirwan Ismail merupakan pendamping calon petahana Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda) yang…

Selengkapnya

Komisi I Minta TNI Optimalkan Fungsi Inteligen Jelang Pilkada Serentak

Komisi I Minta TNI Optimalkan Fungsi Inteligen Jelang Pilkada Serentak 

JAKARTA, LINDO - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta TNI mengerahkan operasi intelijen dalam rangka deteksi dini terhadap pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. "Memaksimalkan fungsi inteligen di BIN, BAIS dalam rangka membantu Polri untuk deteksi dini. Hal ini lebih murah dibanding mobiliasai pasukan saat pelaksanaan pilkada serentak," kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/8). Selain mengoptimalkan inteligen, TNI juga diminta membantu Polri mengamankan pilkada serentak. "Mengingat potensi gangguan pelaksaan pilkada yang persiapannuya tidak maksimal, TNI bantu Polri semaksimal mungkin untuk antisipasi potensi-potensi keamanan yang mungkin terjadi," katanya. Pelaksanaan pilkada serentak akan dilakukan tanggal 9 Desember 2015. Namun, hingga kini, dana pengamanan yang diajukan oleh…

Selengkapnya

Presiden akan Bertemu KPU Bahas Pilkada Serentak

Presiden akan Bertemu KPU Bahas Pilkada Serentak 

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo direncanakan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas sejumlah daerah yang hanya memiliki satu pasang calon dalam pemilihan kepala daerah serentak. "Setelah kita tunggu tadi malam (dengan perkembangan yang ada-red), Selasa sore saya akan bertemu dengan Ketua KPU, Mendagri dan Ketua DPR membicarakan masalah itu," kata Presiden usai meresmikan fasilitas perbankan bagi nelayan di Pelabuhan Kali Adem, Pluit, Jakarta, Selasa (4/8) siang. Presiden juga akan mengundang Bawaslu dan DKPP dalam pertemuan tersebut. Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana penanganan masalah tersebut serta sejumlah opsi yang ada termasuk apakah diperlukan Perppu. "Nanti tentu akan disampaikan (hasil pembicaraan-red) setelah bertemu," kata Presiden.…

Selengkapnya

Soal Calon Tunggal, PAN Minta Presiden Tak Keluarkan Perppu

Soal Calon Tunggal, PAN Minta Presiden Tak Keluarkan Perppu 

JAKARTA, LINDO - Ketua DPP PAN Totok Daryanto menyatakan Presiden Jokwoi tidak perlu mengeluarkan Peratuan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menyangkut calon tunggal dalam Pilkada serentak karena langkah itu dinilai Totok berbahaya."Presiden sebaiknya tidak menerbitkan Perppu terkait bolehnya calon tunggal lawan bumbung kosong," kata Totok di Jakarta, Selasa (4/8).Wakil Ketua Badan Legislatif itu menilai langkah tersebut bisa berbahaya bagi demokrasi. "Jika diberlakukan dalam jangka panjang, apalagi dipermanenkan dalam undang-undang nantinya, akan banyak politisi dompet gendut yang borong parpol, itu bahaya," kata dia.Totok menambahkan, jika diberlakukan hanya untuk Pilkada 2015, Perppu tidak memunculkan aksi borong partai oleh pilitisi akal-akalan."Namum hal itu akan menjadi preseden buruk ke depan bahwa bangsa ini tidak menghormati…

Selengkapnya

KPU Nyatakan Pilkada Surabaya Resmi Ditunda 2017

KPU Nyatakan Pilkada Surabaya Resmi Ditunda 2017 

SURABAYA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015 resmi ditunda hingga 2017 karena hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. "KPU menunggu hingga pukul 23.59 WIB, namun pasangan bakal cawali dan cawawali Surabaya Dhimam Abror dan Haries Purwoko tidak hadir ke KPU untuk melengkapi berkas persyaratannya," kata Ketua KPU Surabaya Robian Arifin saat menggelar jumpa pers pada Selasa (4/8) dini hari. Menurut dia, usai menggelar rapat pleno bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU memutuskan membuat berita acara pengembalian berkas syarat pendaftaran kepada pasangan calon Abror-Haris karena tidak lengkap dan dianggap…

Selengkapnya

KPU Umumkan Tujuh Daerah Miliki Calon Tunggal

KPU Umumkan Tujuh Daerah Miliki Calon Tunggal 

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum Pusat mengumumkan hasil pendaftaran pasangan calon pilkada bahwa ada tujuh daerah dengan pasangan calon kurang dari dua atau calon tunggal. Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8), menyebutkan tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Satu daerah yaitu Kota Surabaya memang tadi ada yang mendaftar, tapi dari informasi yang kami peroleh terakhir, pendaftarnya menyatakan mengundurkan diri," katanya. Begitu juga di beberapa daerah yang lain…

Selengkapnya

Pilkada Serentak Diyakini Lahirkan Kepala Daerah Kualitas Rendah

Pilkada Serentak Diyakini Lahirkan Kepala Daerah Kualitas Rendah 

JAKARTA, LINDO - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meyakini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini hanya menghasilan kepala daerah-kepala daerah berkualitas rendah. "Bisa dipastikan bahwa Pilkada 2015 tidak banyak melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, punya kompetensi tinggi dan reputasi yang teruji. Buktinya, tidak sedikit calon kepala daerah yang latar belakangnya bermasalah," kata Bambang di Jakarta, Senin (3/8).Ia menyebutkan, kualitas yang rendah ini sudah terlihat dari latar belakang calon kepala daerah yang sebagian bermasalah, seperti ada yang bekas narapidana dan bekas narapidana kasus korupsi, sedangkan persiapan para calon kepala daerah pasti hanya fokus pada strategi pemenangan."Tetapi, kualitas dan kompetensi kepemimpinan mereka belum dipersiapkan dengan matang. Inilah titik lemah dari…

Selengkapnya

KPU: Jumlah Daerah Calon Tunggal Berkurang

KPU: Jumlah Daerah Calon Tunggal Berkurang 

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah daerah yang memiliki calon tunggal, sampai Sabtu (1/8) pukul 19.30 WIB, berkurang menjadi 11 daerah dari sebelumnya 12 daerah. "Karena ada penambahan calon di Kabupaten Serang, Banten, pada hari pertama perpanjangan pendaftaran untuk daerah kurang dari dua pasangan calon, Sabtu (1/8)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu.. Adapun pendaftaran perpanjangan pasangan calon bagi daerah yang memiliki pendaftar kurang dari dua pasangan calon dan akan berakhir pada Senin (3/8). "Sampai pukul 19.30 WIB, Sabtu (1/8), jumlah daerah dengan pasangan calon tinggal berkurang menjadi 11 karena ada penambahan satu pasangan calon di Kabupaten Serang, Banten. Pasangan tambahan tersebut…

Selengkapnya

KPU Berharap Perppu Calon Tunggal Segera Keluar

KPU Berharap Perppu Calon Tunggal Segera Keluar 

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk  daerah dengan pasangan calon kepala daerah tunggal segera keluar, jika pemerintah ingin menerapkan perppu ini. "Kalau memang Perppu itu mau diterapkan, segeralah dikeluarkan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Minggu (2/8). Menurut Hadar, idealnya, jika memang diterapkan, Perppu ini diterapkan satu minggu setelah penutupan pendaftaran perpanjangan pasangan calon kepala daerah pada Senin 3 Agustus. Hal ini karena setelah penutupan masa perpanjangan pendaftaran, KPU di daerah akan menggelar rapat pleno untuk mengumumkan penundaan Pilkada sampai 2017 karena jumlah pendaftar di wilayah itu kurang dari dua pasangan calon. Selain itu, yang menjadi pertimbangan adalah tanggal pengumuman penetapan pasangan calon…

Selengkapnya

KPU Tak Kompak Hadapi Calon Tunggal

KPU Tak Kompak Hadapi Calon Tunggal 

KUPANG, LINDO - Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nicolau Pira Bunga, menilai KPU tidak kompak bahkan cenderung "bermain ganda" menghadapi wacana yang terus bergulir terkait calon tunggal dalam Pilkada serentak."Sikap tak kompak petinggi dan anggota KPU, bukan saja menimbulkan ketidakpastian menghadapi diskursus politik itu, tetapi membingungkan masyarakat pemilih di daerah-daerah tersebut akan nasib Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang," katanya, di Kupang, Minggu (2/8). Sikap KPU terkait ide dan usulan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, untuk menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bagi daerah peserta Pilkada yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon telah dijawab Ketua KPU, Husni Manik. Manik berharap pemerintah tidak menerbitkan peraturan…

Selengkapnya

Jelang Pilkada, Kondisi Wilayah Kodim Depok Sangat Kondusif

Jelang Pilkada, Kondisi Wilayah Kodim Depok Sangat Kondusif 

JAKARTA, LINDO - Masih dalam suasana lebaran, Kodim 0508/Depok menggelar silaturahmi dan halal bihalal dengan seluruh anggota dan keluarga besar TNI di wilayah Kodim Depok, yang digelar di aula Makodim Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/8), yang  dihadiri anggota Pebabri, Legiun Veteran, PWRI, FKPPI, PPM, dan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa).Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok Letkol Inf Santosa mengatakan,  silaturahmi dan halal bihalal ini merupakan kali pertama dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Dandim Depok.  "Acara ini merupakan ajang komunikasi dengan para senior dan anggota Ormas," terang Letkol Inf Santosa.Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2015 mendatang,  kondisi wilayah Kodim 0508/Depok hingga saat ini cukup aman dan kondusif.   Hal itu terwujud berkat…

Selengkapnya

Ribuan Warga Enam Desa di Halmahera Barat Ancam Golput

Ribuan Warga Enam Desa di Halmahera Barat Ancam Golput 

TERNATE, LINDO - Warga enam desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Maluku Utara, yang selama ini disengketakan pemerintah kabupaten kedua daerah itu mengancam tidak akan menggunakan hak pilih (golput) pada pilkada yang akan datang. "Sebagian besar warga di enam desa tersebut sudah sepakat akan golput kalau tetap dipaksa memilih untuk pilkada Kabupaten Halmahera Utara, karena warga merasa tetap menjadi bagian dari Halmahera Barat, jadi hanya mau memilih di pilkada Halmahera Barat," kata salah seorang warga asal enam desa tersebut Yulius di Ternate, Sabtu (1/8). Sesuai keputusan pemerintah pusat enam desa tersebut di antaranya Desa Pasir Putih, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Akelamokao, Desa Akesahu, dan Desa Dum-dum,…

Selengkapnya

Pre 1 2 3 4 5 Next

Inpres 6/2013 Memperkuat Moratorium Hutan

PDFCetakSurel

JAKARTA, LINDO - Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 sifatnya lebih untuk memperkuat dan koreksi.

"Moratorium `jilid dua` ini sifatnya lebih penguatan dan koreksi, misalnya penyelesaian tumpang tindih perizinan," kata Arief Yuwono pada Sarasehan "Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia" yang diselenggarakan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan seharusnya berakhir pada 20 Mei 2013.

Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup tersebut mengatakan, dengan ditandatanganinya inpres perpanjangan moratorium hutan tanpa jeda waktu, maka menutup kemungkinan dikeluarkannya izin-izin baru.

"Saya melihat moratorium `jilid dua` ini menjadi indikasi pemerintah sudah memberanikan diri untuk mengambil langkah dalam pengelolaan hutan yang lebih baik," tambah dia.

Ia menjelaskan, dalam perpanjangan moratorium sebagai upaya koreksi dan penguatan juga membangun tata kelola yang mengedepankan transparansi dan inovasi.

Ke depan dengan perpanjangan moratorium yang perlu diperbaiki adalah membangun sistem untuk mencegah konflik lahan serta meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Dalam moratorium juga membawa kemajuan dalam penyusunan peta indikatif untuk menuju satu peta (one map) guna mengatasi tumpang tindih perizinan dan tidak adanya kepastian hukum. (ANT/NUR)

Berita Terkait Lainnya

LIPUTAN JAMAAH HAJI & LEBARAN 2015

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner

Daftar Tunggu Haji di Lebak Sampai 2031

LEBAK, LINDO - Daftar tunggu haji di Kabupaten Lebak, Banten yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi bisa sampai tahun 2031. "Kami mencatat jumlah daftar tunggu haji di…

Calon Haji Padang Panjang Berangkat 2 September

PADANG PANJANG, LINDO - Calon Haji yang berasal dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat direncanakan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan salah satu rukun Islam pada 2 September 2015. Kepala…

Kemenag: Kloter Pertama Calon Haji Aceh Berangkat 9 September

BANDA ACEH, LINDO - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menyatakan kelompok terbang pertama Embarkasi Banda Aceh akan bertolak dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar…

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015 Berjalan Baik

JAKARTA, LINDO - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, penyelenggaraan angkutan Lebaran seperti angkutan sungai, danau, laut dan kereta api tahun 2015 sudah berjalan baik. “Namun untuk…