You are here:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
NasDem tak Pungut Biaya Calon Peserta Pilkada

NasDem tak Pungut Biaya Calon Peserta Pilkada 

AMBON, LINDO - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita menegaskan tidak ada pungutan uang bagi calon peserta pilkada yang diusung partai tersebut. "Rekomendasi yang diberikan kepada Balon Bupati - Wakil Bupati tidak ada mahar sehingga jangan ada kader yang meminta uang karena pastinya dipecat," katanya disela - sela pemberian rekomendasi dari DPP Partai Nasdem, di Ambon, Minggu (28/6). Rekomendasi yang ditandatangni Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen, Patrice Rio Capella di Jakarta tertanggal 18 Juni 2015 itu diberikan kepada pasangan Balon Bupati - Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) adalah , Sitty Suruwaky - Syarifuddin Goo, Kepulauan Aru, Johan Gonga - Muin Sogalrey,…

Selengkapnya

KPU Pandeglang: Pilkada Dipastikan Satu Putaran

KPU Pandeglang: Pilkada Dipastikan Satu Putaran 

PANDEGLANG, LINDO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten, Ahmad Sujai menyatakan pemilihan kepala daerah dipastikan hanya satu putaran. "Aturan pilkada sekarang kan tidak ambang batas, jadi pasti satu putaran, dan penentuan pemenang dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak," ujarnya ketika dikonfirmasi di Pandeglang, Minggu (28/6). Untuk itu, kata dia, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang sebesar Rp38 miliar, khusus untuk biaya pelaksanaan oleh KPU, cukup. "Jadi tidak perlu lagi pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk putaran kedua, karena memang tidak akan terjadi," ujarnya. Sujai juga menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang periode 2016-2021 akan digelar 9 Desember 2015, serentak dengan pemilihan kepala daerah…

Selengkapnya

Pilkada di Eks Karesidenan Tapanuli Diharap Lancar

Pilkada di Eks Karesidenan Tapanuli Diharap Lancar 

JAKARTA, LINDO - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan di gelar Desember 2015 di wilayah eks Karesidenan Tapanuli, Sumatera Utara (Sumut) diharapkan berjalan dengan lancar, aman dan jujur.Dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (28/6), Ketua Umum Komunitas Muda Pendukung Provinsi Tapanuli (KMP Protap) Nelson Butar-Butar mengharapkan agar Pilkada serentak di seluruh wilayah eks Karesidenan Tapanuli dapat memulai memikirkan terwujudnya cita-cita terpendam akan provinsi Tapanuli.Dia menjelaskan, jika penjajah Belanda saja 1834 sudah bisa memikirkan bahwa wilayah administrasi Karesidnenan Tapanuli yang berada di sekitar Danau Toba sampai pesisir barat Sumatera Utara secara khusus dipimpin oleh seorang Residen yang berkedudukan di Sibolga. Dimana Karesidenan itu dibagi atas beberapa Afdeling yakni Afdeling Angkola…

Selengkapnya

254 Pasangan Perseorangan Daftar Pilkada Serentak

254 Pasangan Perseorangan Daftar Pilkada Serentak 

JAKARTA, LINDO - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan ada 254 pasangan calon dari jalur perseorangan mendaftar dalam Pilkada serentak untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, namun hanya 174 yang memenuhi syarat. "Total ada 254 pasangan calon perseorangan yang mendaftar untuk pilkada serentak," kata Husni di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6). Hal itu dikatakan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan dari sembilan provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak, pendaftaran pasangan calon (paslon) perseorangan ada di enam provinsi. Menurut dia, di enam provinsi itu ada delapan pasangan calon perseorangan yang mendaftar. Husni mengatakan di…

Selengkapnya

Wali Kota Pekalongan Mundur Sebagai Kepala Daerah

Wali Kota Pekalongan Mundur Sebagai Kepala Daerah 

PEKALONGAN, LINDO - Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Saya telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan DPRD Kota Pekalongan dan menunggu pembebasan jabatan pada sidang paripurna sebelum diajukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo," kata Basyir Achmad di Pekalongan, Sabtu. Ia membantah pemunduran diri ini demi memuluskan agenda Golkar yang akan mencalonkan istrinya, Balqies Diab, sebagai Wali Kota Pekalongan pada Pilkada 2015. "Yang jelas, ada kegiatan yang harus dikerjakan dan tidak mungkin dilakukan apabila masih menjabat sebagai wali kota," katanya. Basyir Achmad mengatakan, saat ini Golkar sedang meminang figur wali kota yang bisa berkesinambungan melanjutkan pembangunan…

Selengkapnya

Komisi II Minta KPU tak Perlu Khawatir

Komisi II Minta KPU tak Perlu Khawatir 

JAKARTA, LINDO - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy meminta KPU untuk tidak mengkhawatirkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meskipun akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. "RDP dengan KPU terkait hasil audit BPK ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu agenda KPU untuk mensukseskan Pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti," kata Lukman Edy dalam keterangan tertulis, Sabtu. Menurut dia, RDP adalah biasa dilakukan DPR RI sebagai fungsi pengawasan DPR yang diatur oleh UUD NRI 1945 yang menyatakan hasil audit BPK harus dilaporkan kepada DPR dan DPD, yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum."Disamping bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakkan hukum, hasil audit ini…

Selengkapnya

Ketua MPR: Tak Mudah Menunda Pilkada 

MEDAN, LINDO - Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, penundaaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak mudah dilakukan karena harus diawali dengan merubah undang-undang. Itu disampaikannya usai membuka Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Ketua Umum PAN di Medan, Selasa (23/6). Menurut dia, setelah mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul sejumlah pendapat terkait penyelenggaraan pilkada. Sebagian anggota Komisi II DPR RI ada yang mengusulkan agar pilkada serentak yang akan diselenggarakan di lebih 250 provinsi dan kabupaten/kota itu ditunda. Namun usulan penundaan tersebut tidak mudah dilakukan karena harus diawali perubahan UU yang mengatur tentang pilkada terlebih dulu. "Untuk menunda pilkada itu…

Selengkapnya

Ganjar Minta Wali Kota Pekalongan Buat Pernyataan

Ganjar Minta Wali Kota Pekalongan Buat Pernyataan 

SEMARANG, LINDO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa anggota keluarganya tidak ada yang maju pilkada setempat terkait dengan pengunduran diri yang bersangkutan sebelum memasuki akhir masa jabatan. "Tadi beliau konsultasi dengan saya, kemudian saya minta membuat surat pernyataan kalau keluarganya tidak maju pilkada," kata Ganjar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad di Semarang, Selasa (23/6). Menurut Ganjar, surat pernyataan Wali Kota Pekalongan itu penting karena persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini mundurnya yang bersangkutan karena ingin mencalonkan istrinya sebagai calon wali kota pada pilkada mendatang. "Yang penting publik tahu ini transparan dan clear…

Selengkapnya

Mendagri Sayangkan Kepala Daerah Mundur Demi Politik

Mendagri Sayangkan Kepala Daerah Mundur Demi Politik 

JAKARTA, LINDO - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya demi kepentingan politik pribadinya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tjahjo mengatakan di Jakarta, Kamis (18/6), sesuai peraturan kepala daerah mengundurkan diri itu dengan alasan berhalangan tetap. "Mereka tidak pernah menyebutkan alasan apa mereka mundur. Ini tidak berhalangan tetap, tetapi mereka punya maksud tertentu untuk mengundurkan diri itu. Ini kan tidak baik karena mereka mengorbankan tata kelola pemerintahan setempat," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta. Hingga saat ini, Mendagri mengetahui gelagat empat kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pribadi. "Sampai sekarang ada empat kepala daerah yang mengajukan mundur, dari sumber yang…

Selengkapnya

PKS Siapkan Kader Perempuan Saingi Rismaharini

PKS Siapkan Kader Perempuan Saingi Rismaharini 

SURABAYA, LINDO - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menyiapkan kader perempuan sebagai pesaing Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya yang akan berlangsung Desember 2015. "Ada tiga nama yang disiapkan, salah seorang di antaranya kader perempuan, yakni Reni Astuti," ujar Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahyunianto kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (30/5). Reni Astuti saat ini menjabat sebagai anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya sekaligus satu-satunya kader perempuan PKS yang sudah dua periode duduk di kursi parlemen tingkat II. Selain Reni, dua nama yang disiapkan adalah Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Akhmad Suyanto dan nama Hami Wahyunianto sendiri. "Ketiga nama itu merupakan…

Selengkapnya

Menkopolhukam Berharap Semua Partai Dapat Ikut Pilkada

Menkopolhukam Berharap Semua Partai Dapat Ikut Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dirinya mengharapkan agar semua partai politik dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Menko mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis, terkait konflik di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengancam kedua partai tersebut tidak dapat ikutserta dalam pilkada. Namun demikian, hal itu, menurut dia, tergantung pada masing-masing elit partai karena Pemerintah tidak boleh mengintervensi partai politik dalam menyelesaikan permasalahannya. "Itu bukan domain pemerintah," katanya. Ia mengatakan, pihaknya telah menyeru kepada elit pemimpin kedua partai tersebut agar dapat segera menyelesaikan persoalan sebelum terlambat tidak bisa mendaftarkan calonnya…

Selengkapnya

KPU Jember Umumkan Pendaftaran Bacabup Perseorangan

KPU Jember Umumkan Pendaftaran Bacabup Perseorangan 

JEMBER, LINDO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengumumkan pendaftaran bakal calon bupati jalur perseorangan atau independen di kantor KPU setempat pada Minggu (24/5). "Seiring pembukaan pengumuman itu, kami sudah menyiapkan formulir pendaftaran untuk bakal calon bupati yang maju melalui jalur independen," kata Komisioner KPU Jember, Ahmad Hanafi, di Kantor KPU Jember, Sabtu (23/5). Sesuai tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Jember, pengumuman dan pengambilan formulir syarat dukungan bagi bakal calon bupati perseorangan dibuka sejak 24 Mei hingga 7 Juni 2015. "Silakan bakal calon bupati yang ingin maju melalui jalur independen mengambil formulir syarat dukungan di Kantor KPU karena kami memberikan batas waktu yang cukup lama yakni…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II dan Fraksi PD Tolak Revisi UU Pilkada

Wakil Ketua Komisi II dan Fraksi PD Tolak Revisi UU Pilkada 

JAKARTA, LINDO - Waki Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahidin Halim membantah telah ikut menandatangani usulan inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada). "Apabila sebelumnya diinformasikan/diberitakan ada satu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat yang menggunakan hak keanggotaannya mendukung revisi UU Pilkada atas nama saya, Wahidin Halim, maka sebagaimana sikap dan arahan fraksi, secara otomatis telah dilakukan pencabutan terhadap dukungan tersebut, dan penolakan/ pencabutan telah disampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI," catat Wahidin Halim dalam…

Selengkapnya

Risma Belum Tahu Dipanggil Mega Terkait Pilkada

Risma Belum Tahu Dipanggil Mega Terkait Pilkada 

SURABAYA, LINDO - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui apa pun kabar pemanggilannya oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait rekomendasi calon wali kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kota ini Desember 2015. "Saya belum tahu pemanggilan itu, dan justru tidak tahu," ujarnya singkat kepada wartawan yang menanyainya soal jaminan akan diusung kembali PDI Perjuangan.Tri Rismaharini bersama empat calon petahana calon kepala daerah di lima kabupaten/kota di Jawa Timur dipastikan tak perlu mengikuti seleksi calon bupati/wali kota karena dinilai berhasil selama menjadi pemimpin. Empat calon petahana lainnya adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Kediri Haryanti Soetrisno, dan Wali Kota Blitar…

Selengkapnya

Gema Trenggalek Deklarasikan Dukung Kandidat Bupati Mochamad Nur Arifin

Gema Trenggalek Deklarasikan Dukung Kandidat Bupati Mochamad Nur Arifin 

TRENGGALEK, LINDO - Sebanyak 100 relawan yang tergabung dalam Gerakan Mendukung Arifin (Gema) untuk Trenggalek berkumpul di hotel Widowati, Trenggalek, Kamis, (14/5). Kehadiran perwakilan relawan yang mewakili 14 Kecamatan di Trenggalek ini dalam rangka pernyataan sikap dukungan kepada Mochamad Nur Arifin sebagai kandidat Bupati Trenggalek 2015-2020. Ketua Gema Trenggalek, Barqah Prantama mengatakan relawan yang dibentuknya telah memiliki satu visi dan misi dalam upaya mengantarkan Mochamad Nur Arifin, mengingat sebagai kandidat Bupati Trenggalek, yang bersangkutan dinilai layak untuk memimpin Bumi Minak Sopal selama lima tahun mendatang.‚ÄúDukungan kepada MNA ini sudah bulat, dan melalui proses diskusi yang panjang, sebab sebelumnya kami sudah melakukan jajak pendapat dan membandingkan dengan kandidat lain. Sehingga kami…

Selengkapnya

Pre 1 2 3 4 5 Next

Inpres 6/2013 Memperkuat Moratorium Hutan

PDFCetakSurel

JAKARTA, LINDO - Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 sifatnya lebih untuk memperkuat dan koreksi.

"Moratorium `jilid dua` ini sifatnya lebih penguatan dan koreksi, misalnya penyelesaian tumpang tindih perizinan," kata Arief Yuwono pada Sarasehan "Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia" yang diselenggarakan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan seharusnya berakhir pada 20 Mei 2013.

Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup tersebut mengatakan, dengan ditandatanganinya inpres perpanjangan moratorium hutan tanpa jeda waktu, maka menutup kemungkinan dikeluarkannya izin-izin baru.

"Saya melihat moratorium `jilid dua` ini menjadi indikasi pemerintah sudah memberanikan diri untuk mengambil langkah dalam pengelolaan hutan yang lebih baik," tambah dia.

Ia menjelaskan, dalam perpanjangan moratorium sebagai upaya koreksi dan penguatan juga membangun tata kelola yang mengedepankan transparansi dan inovasi.

Ke depan dengan perpanjangan moratorium yang perlu diperbaiki adalah membangun sistem untuk mencegah konflik lahan serta meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Dalam moratorium juga membawa kemajuan dalam penyusunan peta indikatif untuk menuju satu peta (one map) guna mengatasi tumpang tindih perizinan dan tidak adanya kepastian hukum. (ANT/NUR)

Berita Terkait Lainnya