You are here:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Risma Belum Tahu Dipanggil Mega Terkait Pilkada

Risma Belum Tahu Dipanggil Mega Terkait Pilkada 

SURABAYA, LINDO - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui apa pun kabar pemanggilannya oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait rekomendasi calon wali kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kota ini Desember 2015. "Saya belum tahu pemanggilan itu, dan justru tidak tahu," ujarnya singkat kepada wartawan yang menanyainya soal jaminan akan diusung kembali PDI Perjuangan.Tri Rismaharini bersama empat calon petahana calon kepala daerah di lima kabupaten/kota di Jawa Timur dipastikan tak perlu mengikuti seleksi calon bupati/wali kota karena dinilai berhasil selama menjadi pemimpin. Empat calon petahana lainnya adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Kediri Haryanti Soetrisno, dan Wali Kota Blitar…

Selengkapnya

Gema Trenggalek Deklarasikan Dukung Kandidat Bupati Mochamad Nur Arifin

Gema Trenggalek Deklarasikan Dukung Kandidat Bupati Mochamad Nur Arifin 

TRENGGALEK, LINDO - Sebanyak 100 relawan yang tergabung dalam Gerakan Mendukung Arifin (Gema) untuk Trenggalek berkumpul di hotel Widowati, Trenggalek, Kamis, (14/5). Kehadiran perwakilan relawan yang mewakili 14 Kecamatan di Trenggalek ini dalam rangka pernyataan sikap dukungan kepada Mochamad Nur Arifin sebagai kandidat Bupati Trenggalek 2015-2020. Ketua Gema Trenggalek, Barqah Prantama mengatakan relawan yang dibentuknya telah memiliki satu visi dan misi dalam upaya mengantarkan Mochamad Nur Arifin, mengingat sebagai kandidat Bupati Trenggalek, yang bersangkutan dinilai layak untuk memimpin Bumi Minak Sopal selama lima tahun mendatang.“Dukungan kepada MNA ini sudah bulat, dan melalui proses diskusi yang panjang, sebab sebelumnya kami sudah melakukan jajak pendapat dan membandingkan dengan kandidat lain. Sehingga kami…

Selengkapnya

Legislator: Polisi Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak

Legislator: Polisi Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 

BATAM, LINDO - Anggota Komisi III DPR RI Dwi Ria Latifa mengatakan kepolisian harus mengantisipasi potensi kerawananan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. "Dengan pelaksanaan serentak pasti ada dampak dari sisi keamanan. Ini yang harus segera diantisipasi oleh kepolisian khususnya jajaran Polda hingga tingkat bawah," kata Dwi Ria usai berkunjung ke Polda Kepulauan Riau di Batam, Rabu (13/5). Agar suasana kondusif menjelang, saat, dan pascapilkada, kata dia, polisi harus segera mengidentifikasi titik-titik dan potensi kerawanan pada masing-masing wilayah. "Harus segera ada antisipasi agar potensi yang ada tidak menjadi ancaman saat pilkada. Polisi harus memastikan pilkada tetap kondusif," kata dia. Ria juga menekankan pentingnya netralitas seluruh…

Selengkapnya

Pilgub Sumbar 2015 Menjadi Ujian Ketangguhan Demokrat

Pilgub Sumbar 2015 Menjadi Ujian Ketangguhan Demokrat 

SURABAYA, LINDO - Salah satu batu uji yang bakal dihadapi Partai Demokrat (PD) adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 untuk membuktikan ketangguhan partai berlambang Mercy itu, kata politisi PD Ir H Mulyadi.Mulyadi mengatakan hal itu ketika dihubungi pers di sela-sela Kongres Partai Demokrat IV yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (13/5). Dalam Kongres PD tersebut juga dibahas materi persiapan Pilkada di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi.Salah satu lumbung suara Demokrat adalah Sumatera Barat (Sumbar). Partai Demokrat sendiri tak kekurangan kader potensial untuk dijagokan menjadi Sumbar 1, antara lain Ir H Mulyadi yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI."Kita sedang siapkan semuanya, baik itu secara…

Selengkapnya

Pilkada Serentak Berpotensi Munculkan Kerawanan Sosial

Pilkada Serentak Berpotensi Munculkan Kerawanan Sosial 

MALANG, LINDO - Menkopolhukam, Tedjo Edi Purdijatno, mengemukakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada tahun ini berpotensi memunculkan kerawanan sosial dan menjadi salah satu penyebab terhadap ancaman kesatuan dan persatuan bangsa. "Rencana penyelenggaraan pilkada serentak di 269 kota/kabupaten harus diantisipasi agar tertib, demokratis dan berjalan damai, aman dan kondusif," katanya di sela pembukaan Forum Aktualisasi Memperteguh Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guna Mendukung Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Malang, Rabu (13/5). Oleh karena itu, lanjutnya, semua pihak, mulai dari penyelenggara, pemerintah setempat, petugas keamanan dan masyarakat sipil harus bersatu dan ikut terlibat dalam pengawasan pilkada di daerah masing-masing agar bisa lancar dan sukses. Selain pilkada,…

Selengkapnya

Desy Ratnasari Siap Jadi Calon Bupati Sukabumi

Desy Ratnasari Siap Jadi Calon Bupati Sukabumi 

SUKABUMI, LINDO - Aktris, penyanyi, sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari siap maju di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Desember 2015 jika partainya menugaskan. "Keputusan siapa yang akan mewakili Partai Amanat Nasional atau PAN baru diputuskan pada besok hari atau 12 Mei. Jika partai memilih saya, maka saya siap karena sudah menjadi tugas saya," katanya di sela acara reses di Kota Sukabumi, Senin (11/5).Penyanyi "Tenda Biru" itu sempat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai survei yang menyebut nilainya tertinggi baik popularitas maupun elektabilitas. "Mungkin hasil survei tersebut menempatkan saya di posisi teratas karena saya fokus menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPR RI di Komisi VIII yang membidangi masalah…

Selengkapnya

PDIP Uji Kelayakan Kandidat Bupati Sultra

PDIP Uji Kelayakan Kandidat Bupati Sultra 

KENDARI, LINDO - Para kandidat bupati tujuh kabupaten yang mendaftar melalui PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menjalani uji kelayakan yang dilakukan oleh panitia seleksi calon bupati PDIP Sultra. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sultra, Muhammad Lutfi di Kendari Senin (11/5) mengatakan uji kelayakan para kandidat bupati PDIP tersebut dimulai Minggu malam dan akan berakhir Sabtu (16/5). "Setiap hari, kita menjadwalkan uji kelayakan calon-calon bupati dari satu kabupaten," katanya. Ia mengatakan kandidat bupati yang mendapat giliran pertama menjalani uji kelayakkan oleh panitia seleksi calon bupati PDIP Sultra tersebut adalah kandidat bupati Konawe Utara. Mereka adalah Aswad Sulaeman (Bupati Konawe Utara), Abuhaera (Sekretaris Pemerintah Kabupaten Konawe Utara) dan Nurtan Jaya (anggota…

Selengkapnya

Rieke Tegaskan PDIP Bukan

Rieke Tegaskan PDIP Bukan "Angkot" Jelang Pilkada 

JEMBER, LINDO - Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan seperti "angkutan kota" menjelang momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar 9 Desember 2015. "Partai politik bukanlah angkot, naik, kemudian membayar, namun sampai tujuan dilupakan," kata Rieke saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Undang-Undang Pilkada di Kabupaten jember, Jawa Timur, Minggu (10/5). Untuk itu, legislator Komisi IX DPR berpesan kepada pengurus dan kader PDIP Jember agar memilih bakal calon kepala daerah dari kader sendiri. "Rekomendasikan kader sendiri, tetapi untuk Jember, saya tidak tahu petanya. Tolong rekomendasikan yang terbaik karena anda yang mengerti daerah anda sendiri," tuturnya. Kalau bukan kader militan yang direkomendasikan, lanjut dia, minimal calon…

Selengkapnya

Wapres: Tidak Perlu Revisi UU Pilkada, Parpol

Wapres: Tidak Perlu Revisi UU Pilkada, Parpol 

JAKARTA, LINDO - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan partai yang terjerat proses hukum harus memilih menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau islah agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah sehingga tidak perlu merevisi UU Pilkada dan Parpol. "Saya kira, mudah-mudahan Golkar bisa selesai. Kan tergantung mana yang cepat, bisa islah atau keputusan PTUN. Kalau katakanlah putusan PTUN tidak memutuskan apa pun, ya pasti salah satunya ikut pilkada," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/5). Menurut Wapres, di waktu yang tersisa menjelang tenggat pendaftaran calon kepala daerah, partai tersebut masih memiliki kesempatan baik untuk menyelesaikan persoalan atau mempercepat proses peradilan. "Pendaftaran kan Juli, ini masih Mei, jadi…

Selengkapnya

KPU Tunggu Masukan DPR Terkait Pencalonan Kepala Daerah

KPU Tunggu Masukan DPR Terkait Pencalonan Kepala Daerah 

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemilihan Umum menunggu masukan tertulis dari Komisi II DPR terkait peraturan pencalonan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak 2015. Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya menunggu masukan tertulis dari panitia kerja pemilihan kepala daerah hingga pleno internal KPU, Senin (27/4). "Untuk forum konsultasi (dengan DPR), kami anggap sudah selesai. Namun kami masih menunggu masukan tertulis dari Panja Pilkada Komisi II terkait draf Peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah," kata Ferry ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/4). Dia menjelaskan dalam rapat pleno internal pimpinan KPU tersebut akan ditetapkan tujuh dari 10 peraturan KPU yang terkait pelaksanaan pilkada serentak. Tiga peraturan…

Selengkapnya

Golkar Sulsel Fokus 11 Pilkada 

MAKASSAR, LINDO - Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan tidak ingin masuk dalam konflik yang terjadi pada tingkat pusat dan lebih memilih fokus pada 11 pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini. "Sekarang ini sudah ada keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Pusat yang mengakomodir kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009. Inilah yang diakui," ujar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris di Makassar, Rabu (8/4). Dia mengatakan, keputusan yang diambil oleh KPU RI adalah salah satu solusi bagi Golkar Sulsel agar partai bisa fokus mempersiapkan kadernya untuk diusung di Pilkada. "Golkar Sulsel sekarang ini menunggu Peraturan KPU sebelum membuka pendaftaran. Apalagi kami juga sudah…

Selengkapnya

Dua Calon Wakil Wali Kota Jalani Tes Baca Alquran

Dua Calon Wakil Wali Kota Jalani Tes Baca Alquran 

BANDA ACEH, LINDO - Dua calon wakil wali kota Banda Aceh menjalani tes baca Alquran sebagai syarat untuk dipilih dalam pemilihan yang digelar 2 April 2015. Uji baca Alquran dipusatkan di ruang sidang utama DPRK Banda Aceh, Senin (30/3), yang turut disaksikan para anggota dewan. Dua calon wakil wali kota yang menjalani uji baca Alquran, yakni Zainal Arifin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ibnu Rusdi dari Partai SIRA, partai lokal di Aceh. Pemilihan wakil wali kota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017 digelar untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Hj Illiza Saaduddin Djamal setelah yang bersangkutan dilantik menjadi Wali Kota Banda Aceh. Hj Illiza Saaduddin Djamal dilantik sebagai Wali…

Selengkapnya

Hasil Survei LSI Mayoritas Publik Menerima Etnis Minoritas Pimpin Daerah

Hasil Survei LSI Mayoritas Publik Menerima Etnis Minoritas Pimpin Daerah 

JAKARTA, LINDO - Survei LSI Denny JA terbaru menunjukan bahwa mayoritas publik mulai menerima jika dipimpin oleh etnis minoritas pada level daerah. Peneliti Senior LSI Ardian Sopa mengemukakan hal tersebut seusai pemutaran film antidiskriminasi "Sapu Tangan Fang Yin" karya Denny JA dan Hanung Bramantyo di pekan Festival Film Internasional di Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, Jumat (27/3) sore.Ardian mencontohkan, Gubernur DKI Jakarta saat ini yang dipimpin oleh Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang beretnis Tionghoa. Namun demikian, mayoritas publik belum menerima jika dipimpin oleh etnis minoritas di level nasional.Sebesar 55,50  persen publik (responden) menyatakan bahwa mereka bisa menerima jika walikota/bupati/gubernur adalah seseorang yang berasal dari etnis minoritas. Hanya 39,00 persen responden…

Selengkapnya

Tahapan Pilkada Cianjur Terancam Mundur

Tahapan Pilkada Cianjur Terancam Mundur 

CIANJUR, LINDO - Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Cianjur, Jabar, 2015, terancam mundur dari jadwal yang seharusnya dilakukan pada pertengahan bulan April karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masih dalam pembahasan. "PKPU masih harus melalui pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Jakarta. Rencana awal, PKPU tersebut seharusnya sudah dikeluarkan KPU RI pada akhir bulan ini, atau selambat-lambatnya awal April, namun Komisi II DPR RI ngotot ingin membahasnya terlebih dahulu di dalam rapat panja," kata Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, di Cianjur, Jumat (27/3). Dia menuturkan pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari KPU RI di Jakarta sehari sebelumnya."Itu informasi yang kami terima dari KPU RI, Kamis (26/3)…

Selengkapnya

Komedian Djadi Galajapo Siap Dampingi Rismaharini di Pilkada Surabaya 

SURABAYA, LINDO - Komedian asal Surabaya Djadi Galajapo bersedia menjadi calon wakil wali kota mendampingi Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan digelar Desember 2015. "Kalau masyarakat Surabaya mempercayai, saya siap mendampingi Bu Risma," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/3). Pria yang dikenal dengan songkok tinggi tersebut mengaku merasa terpanggil untuk menyumbangkan tenaga dan pemikirannya menata serta membenahi akhlak masyarakat Surabaya. "Penutupan lokalisasi Dolly menjadi salah satu bukti keberhasilan Bu Risma membenahi akhlak warganya. Ini yang harus dibangun dan harus diperjuangkan," ujar komedian yang satu grup dengan Lutfi dan Priyo Galajapo tersebut."saya tidak ingin melihat seniman, khususnya komedian hanya melawak dan bahan lelucon saja. Tapi, buktikan melalui…

Selengkapnya

Pre 1 2 3 4 5 Next

Inpres 6/2013 Memperkuat Moratorium Hutan

PDFCetakSurel

JAKARTA, LINDO - Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 sifatnya lebih untuk memperkuat dan koreksi.

"Moratorium `jilid dua` ini sifatnya lebih penguatan dan koreksi, misalnya penyelesaian tumpang tindih perizinan," kata Arief Yuwono pada Sarasehan "Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia" yang diselenggarakan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau yang lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan seharusnya berakhir pada 20 Mei 2013.

Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup tersebut mengatakan, dengan ditandatanganinya inpres perpanjangan moratorium hutan tanpa jeda waktu, maka menutup kemungkinan dikeluarkannya izin-izin baru.

"Saya melihat moratorium `jilid dua` ini menjadi indikasi pemerintah sudah memberanikan diri untuk mengambil langkah dalam pengelolaan hutan yang lebih baik," tambah dia.

Ia menjelaskan, dalam perpanjangan moratorium sebagai upaya koreksi dan penguatan juga membangun tata kelola yang mengedepankan transparansi dan inovasi.

Ke depan dengan perpanjangan moratorium yang perlu diperbaiki adalah membangun sistem untuk mencegah konflik lahan serta meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Dalam moratorium juga membawa kemajuan dalam penyusunan peta indikatif untuk menuju satu peta (one map) guna mengatasi tumpang tindih perizinan dan tidak adanya kepastian hukum. (ANT/NUR)

Berita Terkait Lainnya