Medialiputanindonesia.com, (JAKARTA) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo alias Jokowi-Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat tidak ikut Aksi Bela Tauhid di Jakarta pada Jumat (2/11/2018).

Demonstrasi yang juga dinamai “Aksi 211” itu buntut kasus pembakaran bendera berlafaz pada peringatan Hari Santri Nasional di kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), pada 22 Oktober lalu.

Abdul Kadir Karding, wakil ketua TKN Pasangan Calon (Paslon) Jokowi-Ma’ruf, berharap agar masyarakat tidak terpancing.

Dikatakan, bendera yang dibakar anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) sesungguhnya adalah atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dilarang pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

“Masyarakat jangan terpancing karena tauhid itu adanya di hati. Tauhid itu keyakinan. Jangan terkecoh atau termakan oleh isu bahwa yang terjadi adalah pembakaran kalimat tauhid,” ujar Kadir kepada wartawan, Kamis, 1 Oktober 2018.

Dikatakan pula, HTI merupakan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Organisasi ini ingin mengganti sistem negara Pancasila menjadi sistem Khilafah. Karding lalu mengimbau masyarakat tidak terpecah belah karena isu pembakaran bendera HTI. “HTI ini memang tidak boleh dibiarkan berkembang di Indonesia,” tukas Kadir.

Dia menambahkan kasus pembakaran bendera di Kabupaten Garut sudah diproses oleh kepolisian. Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jabar telah menetapkan dua anggota Banser NU sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan seorang pembawa bendera sebagai tersangka.

Kadir juga mengingatkan bahwa dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat agar polemik pembakaran bendera di Kabupaten Garut tak diperpanjang.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengajak umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid atau Aksi 211 pada Jumat besok. Mereka menuntut pembubaran Banser NU.

Aksi Bela Tauhid sebelumnya berpusat di depan Kantor Kemenkopolhukam. Ribuan orang berkumpul usai salat Jumat.

Terpisah, juga menanggapi rencana Aksi 211, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan aksi protes pembakaran bendera berlafaz tauhid di Kabupaten Garut itu kurang relevan.

Alasannya, menurut Wiranto, tuntutan massa pengunjukrasa yang disampaikan pada Aksi Bela Tauhid sepekan sebelumnya, yakni agar kasus pembakaran diusut sesuai hukum berlaku, sudah dilakukan penegak hukum.

“Pelaksanaan aksi unjuk rasa dalam konteks ini sudah kurang relevan. Kenapa? Karena polisi sudah secara sungguh-sungguh menegakkan hukum. Polisi sudah tetapkan tersangka, sudah tentukan pasal-pasalnya, dan berkas akan segera diserahkan ke pengadilan. Semua sudah transparan dan cepat sesuai tuntutan masyarakat,” papar Jenderal Purnawirawan itu di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Pandangan Wiranto itu juga berdasarkan tokoh agama telah mengamanatkan agar penyelesaian kasus pembakaran bendera berlafaz tauhid dimaksud mengedepankan musyawarah.

Wiranto, mantan Panglima TNI, juga mengatakan tuntutan masyarakat agar pelaku dan organisasinya (Banser NU) meminta maaf secara terbuka telah dipenuhi.

“Pelaku sudah minta maaf. Begitu pula induk organisasinya, bahkan pelaku diberi sanksi. Tuntutan masyarakat sudah dipenuhi,” tandas Wiranto lagi.(A.riri/RE).