Medialiputanindonesia.com, (JAKARTA) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma’ruf Aminorkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena undang-undang pemilu pemilu. Pelapornya tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur (Tanam).

Andi Samsul Bahri, kuasa hukum Tanam, mengatakan Cawapres Nomor Urut 01 yang berlaku Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perlanggaran yang dilakukan saat Cawapres Ma’ruf melakukan safari politik di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 31 Okrober. Dia bertemu tamu di Balai Alam Indah Lestari, Banyuwangi.

Dalam pidatonya, Ma’ruf menjanjikan peningkatan kesejahteraan petani. Caranya melalui berbagai kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta. Paket bantuan untuk petani adalah permodalan, bibit, dan pupuk diberikan. Rencana ini, kata Cawapres bergelar kiai haji ini.

“Nah, hal tersebut kami lihat bahwa itu adalah UU Pemilu terkait 280 ayat 1 huruf J dan 521,” ujar Andi usai memasukkan laporan ke Kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Ditegaskan, peserta atau kontestan pemilu terbatas atau memberikan uang atau materi lainnya untuk peserta kampanye pemilu.

Tim Taman memasukkan laporannya dengan bukti video pidato Ma’ruf. Salah satu bagian yang dipersoalnya yaitu ungkapan Ma’ruf, sebagaimana berikut:

Saya ingin membantu Pak Jokowi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat-rakyat kecil, untuk menghilangkan disparitas yang terjadi antara rakyat kecil dan ekonomi kuat.

Lewat apa? Melalui kemitraan, melalui apa? Melalui redistribusi aset yaitu tanah-tanah negara yang belum termanfaatkan untuk masyarakat terutama masyarakat petani .

“Saya menemukan di grup WA tentang keberadaan pidato itu. Setelah berdiskusi dengan teman-teman tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur, akhirnya mereka ‘ayo kita lapor’, dan saya mendampingi, ”tutur Andi.(A.riri/ RE).